IMPLIKASI FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS DARI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1979 ( Study kasus Pemerintah Kabupaten Wonogiri)

• Autor principal: SUSILOWATI , DWI
• Formato: Tese
• Idioma: English
• Publicado em: 2004
• Assuntos: K Law (General)
• Acesso em linha: https://eprints.ums.ac.id/6921/
• Resumo: Dengan masih berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil merupakan tolok ukur Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas, dengan instrument DP-3 sangat penting peranannya bagi Pejabat yang berwenang dalam pengambilan Keputusan-keputusan di bidang Kepegawaian. Implementasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri menemui beberapa permasalahan, sehingga perlu disadari bahwa dalam menilai kinerja Pegawai Negeri Sipil secara objektif bukanlah pekerjaan yang mudah karena berhubungan dengan budaya ewuh pekewuh, takut ancaman, serta kurangnya pemahaman mengenai bagaimana melakukan penilaian sesuai dengan PP No 10 Tahun 1979. Kajian permasalahan penelitian ini adalah bagimana implementasi berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil terhadap kinerja PNS di Pemerintah Kabupataen Wonogiri dan Apakah penilaian kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu Instrumen dalam menjalankan fungsi staffing dalam manajemen sumber daya manusia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaknai bagaimana implementasi berlakunya PP No 10 Tahun 1979 di Pemerintah Kabupaten Wonogiri, untuk mengetahui apakah penilaian kinerja dapat dijadikan sebagai salah satu instsrumen untuk menjalankan staffing dalam menjalankan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptip dengan memberikan gambaran secar sistimatis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki. Informan dalam penelitain ini adalah pejabat yang benar-benar dapat di pertanggung jawabkan yaitu Kepala BKD, BAPEKAB dan pejabat penilai ( rater) maupun yang dinilai ( ratee) di Pemerintah Kabupaten. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan documenter sedangkan tehnik analisis data menggunakan diskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil secara umum hanya sebagai formalitas dalam melaksanakan peraturan per Undang-undangan. Di Kabupaten Wonogiri implementasi penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil sangat sulit bila diterapkan secara objektif karena sangat dipengaruhi dengan penerapan hukuman disiplin, selama ini hukuman disiplin belum berjalan efektif karena adanya kelemahan-kelemahan dari peraturan disiplin itu sendiri dan dari berbagai kepentingan. Dengan ditegakkannya hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil akan berpengaruh besar terhadap Implementasi Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan berfungsi sebagai Instrument dalam menjalankan staffing dalam manajemen sumber daya manusia di Pemerintah Kabupaten Wonogiri.