OTONOMI DAERAH DAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN :STUDI PERBANDINGAN TENTANG EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN ANTARA PP NOMOR 84 TAHUN 2000 DENGAN PP NOMOR 8 TAHUN 2003
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dianut asas desentralisasi, di mana daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan urusan yang diserahkan kepada daerah. Salah satu kewenangan dalam penyelenggaraan urusan rumah t...
Gespeichert in:
1. Verfasser: | S U H A R T O , S U H A R T O |
---|---|
Format: | Abschlussarbeit |
Sprache: | English English |
Veröffentlicht: |
2005
|
Schlagworte: | |
Online Zugang: | https://eprints.ums.ac.id/6791/ |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Ähnliche Einträge
-
Keputusan PP Muhammadiyah no: 06/PP/1988 tentang: qaidah perguruan dasar dan menengah...
von: MAJLIS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN PP Muh
Veröffentlicht: (1988) -
Undang-undang perkawinan: UU No.1 Th.1974, PP No.9 Th.1975, PP No.10 Th.1983, PP No.45 Th 1990
von: UNDANG-UNDANG PERKAWINAN..
Veröffentlicht: (1990) -
Undang-undang perseroan terbatas: undang-undang nomor 1tahun 1995, dilengkapi dengan PP RI no.12 th. 1998...
von: UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS ..
Veröffentlicht: (1999) -
5 undang-undang baru di bidang politik serta peraturan-peraturan pelaksanaannya(PP No.35/1985 - PP No.36/1985)
von: LIMA UNDANG-UNDANG BARU..
Veröffentlicht: (1985) -
Standar akuntansi pemerintahan: telaah kritis - PP no.24 tahun 2005.-- ed.1
von: FORUM DOSEN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Veröffentlicht: (2006)