PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DIBIDANG PERTANAHAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI WUJUD KEBIJAKAN NASIONAL DIBIDANG PERTANAHAN

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DIBIDANG PERTANAHAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI WUJUD KEBIJAKAN NASIONAL DIBIDANG PERTANAHAN

tidak ada

Sábháilte in:

Sonraí bibleagrafaíochta
Príomhchruthaitheoir:	Sumarma , Sumarma
Formáid:	Tráchtas
Teanga:	English English
Foilsithe / Cruthaithe:	2005
Ábhair:	K Law (General)
Rochtain ar líne:	https://eprints.ums.ac.id/6782/
Clibeanna:	Cuir clib leis Níl clibeanna ann, Bí ar an gcéad duine le clib a chur leis an taifead seo!

Míreanna comhchosúla

Kebidjaksanaan dibidang ekonomi perdagangan
de réir: DJOJOHADIKUSUMO, Sumitro
Foilsithe / Cruthaithe: (1972)

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN ASET TANAH INSTANSI PEMERINTAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
de réir: NASER, MUHAMAD
Foilsithe / Cruthaithe: (2010)

PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI HAK MILIK ATAS TANAH KARENA HILANG OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
de réir: NURDJANI , NURDJANI
Foilsithe / Cruthaithe: (2010)

Kebijakan pertanahan: antara regulasi dan implementasi
de réir: SUMARDJONO, Maria S.W
Foilsithe / Cruthaithe: (2001)

PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
de réir: YULIANTO, ELAN
Foilsithe / Cruthaithe: (2007)

PROSEDUR PENGALIHAN FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KANTOR PERTANAHAN SUKOHARJO
de réir: UTOMO, BUDHI
Foilsithe / Cruthaithe: (2011)

STUDI PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK MILIK ATAS TANAH MENJADI HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
de réir: FATMAWATI:, YENIK
Foilsithe / Cruthaithe: (2011)

IMPLIKASI FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS DARI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1979 ( Study kasus Pemerintah Kabupaten Wonogiri)
de réir: SUSILOWATI , DWI
Foilsithe / Cruthaithe: (2004)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PERKARA JUAL BELI TANAH (Studi di Pengadilan Negeri Surakarta dan Kantor Pertanahan Surakarta)
de réir: SAPUJI, IMAM
Foilsithe / Cruthaithe: (2007)

Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
de réir: SOEJITO, Irawan
Foilsithe / Cruthaithe: (1984)

HUKUM DAN SENGKETA PERTANAHAN: Studi Kasus Gerakan Organisasi Petani SeTAM (Serikat Tani Merdeka) dalam Proses Reklaiming di desa Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap
de réir: PURNOMO , TEGUH
Foilsithe / Cruthaithe: (2005)

Hukum tata negara republik Indonesia: buku pelajaran dibidang hukum, pemerintahan dan...
de réir: KANSIL, C.S.T
Foilsithe / Cruthaithe: (1984)

STUDI TENTANG EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN RELATIF TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)
de réir: PAMIKATSIH, SARI
Foilsithe / Cruthaithe: (2007)

STUDI TENTANG EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN RELATIF TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)
de réir: PAMIKATSIH, SARI
Foilsithe / Cruthaithe: (2007)

PELAKSANAAN BATAS KEWENANGAN PENGUASAAN ATAS BARANG JAMINAN DALAM LEMBAGA FIDUCIA (Studi Pada Perjanjian Fiducia di BRI Cabang Boyolali)
de réir: TINAWATI, ERWIN ARIF
Foilsithe / Cruthaithe: (2007)

OTONOMI DAERAH DAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN :STUDI PERBANDINGAN TENTANG EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN ANTARA PP NOMOR 84 TAHUN 2000 DENGAN PP NOMOR 8 TAHUN 2003
de réir: S U H A R T O , S U H A R T O
Foilsithe / Cruthaithe: (2005)

Masalah pertanahan di Indonesia
de réir: KARTASAPOETRA, G.
Foilsithe / Cruthaithe: (1986)

Tanya jawab masalah pertanahan
de réir: ABDURRAHMAN
Foilsithe / Cruthaithe: (1985)

Ekonomi pertanahan.-- Ed.1
de réir: CAHYONO, Bambang Tri
Foilsithe / Cruthaithe: (1983)

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING(Studi Kasus di Perum Perhutani Kabupaten Blora)
de réir: FERDIYANTO, FRANKY YUHENDA
Foilsithe / Cruthaithe: (2007)

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
de réir: WIDODO, NURZAINI WAHYU
Foilsithe / Cruthaithe: (2006)

Mainstream gender dan upaya pemberdayaan perempuan dibidang hukum/editor L. Sumartini et.al
de réir: SAHALA, Sumijati
Foilsithe / Cruthaithe: (2002)

INSTANSI PEMERINTAH DAN PERSEKONGKOLAN TENDER (Tinjauan yuridis terhadap putusan komisi pengawasan persaingan usaha No. 01/KPPU-L/2005 dan putusan No.20/KPPU-L/2007 tentang pengadaan alat kesehatan)
de réir: Cendekia , Agam
Foilsithe / Cruthaithe: (2010)

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN VCD (VIDEO COMPACT DISK) ILEGAL
de réir: SURYANINGTYAS, DWI
Foilsithe / Cruthaithe: (2007)

Peraturan badan pertanahan nasional 1991
de réir: PERATURAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1991
Foilsithe / Cruthaithe: (1991)

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI SURAKARTA
de réir: AYUNING TYAS, CITRA
Foilsithe / Cruthaithe: (2010)

Hukum pertanahan Indonesia/editor Andi Hamzah
de réir: SUANDRA, I Wayan
Foilsithe / Cruthaithe: (1994)

PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
de réir: WAHYUDI B., ANTON
Foilsithe / Cruthaithe: (2007)

KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (Studi tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan)
de réir: SUNARTO, AGUS EKO
Foilsithe / Cruthaithe: (2007)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN DI PASAR KOTA SUKOHARJO
de réir: Kapitania , Beti Wahyu
Foilsithe / Cruthaithe: (2010)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUPAHAN TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA DI PT. SUMBER JAYA GARMENT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
de réir: ISMAIL, TAUFIQ
Foilsithe / Cruthaithe: (2010)

Mekanisme pengontrolan: dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah
de réir: KAHO, Josef Riwu
Foilsithe / Cruthaithe: (1982)

TINJAUAN TENTANG BENTUK DAN PELAKSANAAN PELINDUNGAN ASURANSI BAGI PEKERJA PADA DINAS KEBAKARAN KOTA SURAKARTA
de réir: KHOIRUNASIHIN, M.
Foilsithe / Cruthaithe: (2010)

PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (Study Kasus Di Kota Surakarta)
de réir: Wibowo, ., Prasetyo Adi
Foilsithe / Cruthaithe: (2011)

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR ANTARA PEMBELI DENGAN PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG KOTA SURAKARTA
de réir: SETIAJI, DENY TATAK
Foilsithe / Cruthaithe: (2010)

KONSUMEN DAN LABEL Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Mengkonsumsi Produk Berlabel Halal Di Kota Yogyakarta
de réir: MUSTIKA, LINDA CAHYA
Foilsithe / Cruthaithe: (2011)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI PP NO. 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Studi Kasus pada Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo)
de réir: NURSIAM , NURSIAM
Foilsithe / Cruthaithe: (2011)

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Surakarta)
de réir: TAMTAMA , DIMASTA PRIMA
Foilsithe / Cruthaithe: (2010)

Himpunan tindak lanjut peraturan pertanahan tahun 1998
de réir: HIMPUNAN ..
Foilsithe / Cruthaithe: (1998)

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan 1988-1999
de réir: HIMPUNAN PERATURAN..
Foilsithe / Cruthaithe: (1999)

Web Analytics