ANALISIS PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN NGAWI SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH ( Tahun 1998 – 2004 )

Bergulirnya UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 yang diperbarui menjadi UU no 32 tahun 2004, merupakan babak baru, sistem pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik berubah menjadi sistem desentralisasi, daerah diberi wewenang luas untuk mengurus...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: WIDOWATI , ENDANG
Format: Abschlussarbeit
Sprache:English
English
English
English
English
English
English
English
Veröffentlicht: 2006
Schlagworte:
Online Zugang:https://eprints.ums.ac.id/13079/
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:Bergulirnya UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 yang diperbarui menjadi UU no 32 tahun 2004, merupakan babak baru, sistem pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik berubah menjadi sistem desentralisasi, daerah diberi wewenang luas untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat daerahnya. Hal ini berguna dalam menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan terhadap masyarakat. Di era otonomi pemahaman tentang sektor unggulan, penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi penduduk, sekaligus mengetahui faktor penentu perubahan sektor tersebut (reposisi) sektoral. Penelitian ini dipusatkan di kabupaten Ngawi tahun 1998 -2004, dengan tujuan mengetahui sektor apa yang dapat dijadikan sektor unggulan di Kabupaten Ngawi sebelum dan sesudah otonomi daerah (1998-2004) sekaligus mengetahui faktor penentu perubahan sektor unggulan tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 1998-2004. analisis yang digunakan adalah LQ (Location Quotient), DLQ (Dynamic Location Quotient) dan menentukan reposisi sektoral dengan analisis shift share. Hasil dari analisis LQ menunjukkan kabupaten Ngawi memiliki lima sektor unggulan yaitu sektor pertanian, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa, sayangnya sektor-sektor itu justru menyumbangkan kerugian bagi total keuntungan daerah (ITKD) hal ini disebabkan keunggulan tersebut tidak bersifat absolut dan adanya kelemahan struktur dan lokasi di kabupaten Ngawi yang perlu dibenahi.