TINJAUAN YURIDIS PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus di Desa Botok Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar)

TINJAUAN YURIDIS PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus di Desa Botok Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar)

Na minha lista:

Detalhes bibliográficos
Autor principal:	PRASETYANTO, RESTUDY
Formato:	Thesis
Idioma:	English English English English English
Publicado em:	2007
Assuntos:	K Law (General)
Acesso em linha:	https://eprints.ums.ac.id/12973/
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!

Registos relacionados

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006
Por: Bastoni, Mohammad
Publicado em: (2011)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN HAK CIPTA LUKISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
Por: Aksar, Chamari
Publicado em: (2010)

Pemerintahan desa dan administrasi desa
Por: WIDJAYA, A.W
Publicado em: (1996)

Tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan desa
Por: SAPARIN, Sumber
Publicado em: (1979)

Sepuluh undang-undang 1999: pemerintahan daerah, perim-bangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah...
Por: SEPULUH UNDANG-UNDANG 1999..
Publicado em: (1999)

Undang-undang pokok-pokok pemerintah di daerah dan pemerintahan desa no. 5 th 1974...

Kitab undang-undang pemerintahan daerah KUPD
Por: KANSIL, C.S.T
Publicado em: (1985)

Pemerintahan administrasi desa dan kelurahan
Por: SURIANINGRAT, Bayu
Publicado em: (1985)

Hukum tata negara: pemerintah daerah berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999.-- ed.1
Por: SOEHINO
Publicado em: (2002)

KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (Studi tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan)
Por: SUNARTO, AGUS EKO
Publicado em: (2007)

Himpunan undang-undang pokok-pokok pemerintahan daerah:dan undang-undang desapraja
Por: SIMANDJUNTAK, B.
Publicado em: (1981)

Himpunan undang-undang pokok-pokok pemerintahan daerah:dan undang-undang desapraja II
Por: SIMANDJUNTAK, B.
Publicado em: (1980)

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DI KOPERASI SERBA USAHA SINAR MENTARI KARANGANYAR
Por: SEPUTRO, A. NUGROHO
Publicado em: (2007)

Undang-undang th 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah
Por: -

MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DANPERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Por: Prasetya, Umbaka Adi
Publicado em: (2009)

Sistem pemerintahan Indonesia: berdasarkan undang-undang dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan ...
Por: KANSIL, C.S.T
Publicado em: (1985)

PRAKTEK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASAR UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NO.13 TAHUN 2003 DI PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE KARANGANYAR
Por: WIJAYANTO, KUNCORO AMRIH
Publicado em: (2007)

KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Por: NASRUN, TAUFIK
Publicado em: (2011)

Peraturan pemerintahan nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan
Por: PERATURAN PEMERINTAHAN..
Publicado em: (2005)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUPAHAN TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA DI PT. SUMBER JAYA GARMENT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
Por: ISMAIL, TAUFIQ
Publicado em: (2010)

Proses pembuatan undang-undang no.5 th 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah
Por: SUJAMTO
Publicado em: (1985)

Sistem pemerintahan Indonesia -- cet. 2 - 4/berdasarkan undang-undang dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan ...
Por: KANSIL, C.S.T
Publicado em: (1978)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 1992 ...
Por: UNDANG-UNDANG ..
Publicado em: (1998)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2003 tentang perubahan undang-undang nomor 29 tahun 2002.....
Por: INDONESIA, Presiden
Publicado em: (2003)

UU RI no.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa dan UURI no.5 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah
Por: UNDANG-UNDANG..
Publicado em: (1983)

Undang undang nomor 13 tahun 2003 ketenagakerjaan
Por: UNDANG UNDANG NOMOR 13..
Publicado em: (2003)

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERWAKAFAN DAN PEMANFAATAN BENDA WAKAF DI KECAMATAN JUWANGI
Por: SUGIYANTI, EKO YULI
Publicado em: (2007)

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN HAK CIPTA DAN HAK DESAIN DALAM BIDANG BATIK
Por: YHUWANA, BAYU
Publicado em: (2007)

UPAYA POLRI DALAM MENJAMIN KESELAMATAN SAKSI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Por: SUMIRAT, SRI PADANG
Publicado em: (2009)

Undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia 2000 dan undang-undang HAM 1999
Por: UNDANG-UNDANG TENTANG..
Publicado em: (2001)

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGURUSAN DOKUMEN IMPOR PADA KANTOR BEA DAN CUKAI SURAKARTA
Por: Kriswantoro, Yudik
Publicado em: (2007)

KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA (Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
Por: HANTORO, HERU SUPRI
Publicado em: (2011)

Undang-undang penyiaran: undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran
Por: UNDANG-UNDANG PENYIARAN..

TINJAUAN HUKUM AGRARIA NASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN SEWA-MENYEWA TANAH KAS DI DESA SRIBIT KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN
Por: NAFSIKA , UTHI ‘ CHAFIDZAH
Publicado em: (2010)

Undang-undang nomor: 7 tahun 1992 tentang perbankan
Publicado em: (1992)

KETENTUAN PERSYARATAN IZIN POLIGAMI DARI ISTERI PERTAMA (Analisis Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan)
Por: PURWOKO , LILIEK SETYO
Publicado em: (2011)

TINJAUAN YURIDIS ASURANSI KEBAKARAN ATAS BARANG JAMINAN (STUDY PADA BANK JATIM CABANG PACITAN)
Por: NOVIANA, RINDA DYAN
Publicado em: (2009)

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
Por: WIDODO, NURZAINI WAHYU
Publicado em: (2006)

Undang-undang keimigrasian: undang-undang RI nomor 9tahun 1992 tentang keimigrasian dilengkapi dengan ....
Por: UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN......
Publicado em: (2000)

EFEKTIVITAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN ( STUDI KASUS DI DESA JLOPO KALURAHAN GEDANGAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO )
Por: PURWANTI, PURWANTI
Publicado em: (2007)

Web Analytics