PERLIDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rectstaat) dan bukan Negara yang berdasar atas kekuasan semata (machtstaat). Dengan demikian berarti jelas pemerintah telah turut mengkomodasi terwujudnya keharmonisan hubungan Hak dan kewajiban warga N...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: SUGIHARTO, ADI
Format: Abschlussarbeit
Sprache:English
English
English
English
English
English
English
Veröffentlicht: 2011
Schlagworte:
Online Zugang:https://eprints.ums.ac.id/12124/
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!