PERLIDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rectstaat) dan bukan Negara yang berdasar atas kekuasan semata (machtstaat). Dengan demikian berarti jelas pemerintah telah turut mengkomodasi terwujudnya keharmonisan hubungan Hak dan kewajiban warga N...
Furkejuvvon:
Váldodahkki: | SUGIHARTO, ADI |
---|---|
Materiálatiipa: | Oahppočájánas |
Giella: | English English English English English English English |
Almmustuhtton: |
2011
|
Fáttát: | |
Liŋkkat: | https://eprints.ums.ac.id/12124/ |
Fáddágilkorat: |
Lasit fáddágilkoriid
Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!
|
Geahča maid
-
PENEGAKAN HUKUM HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sragen)
Dahkki: Hendrawan, Wahyu Soni
Almmustuhtton: (2010) -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DOMESTIK
Dahkki: ROSYADI, IBNU
Almmustuhtton: (2007) -
PELAKSANAAN SANKSI PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
Dahkki: NINGSIH, RIRIN SELASA
Almmustuhtton: (2007) -
Perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia
Dahkki: SOEHARTO
Almmustuhtton: (2007) -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI SURAKARTA
Dahkki: AYUNING TYAS, CITRA
Almmustuhtton: (2010)