PERLIDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rectstaat) dan bukan Negara yang berdasar atas kekuasan semata (machtstaat). Dengan demikian berarti jelas pemerintah telah turut mengkomodasi terwujudnya keharmonisan hubungan Hak dan kewajiban warga N...
Zapisane w:
1. autor: | SUGIHARTO, ADI |
---|---|
Format: | Praca dyplomowa |
Język: | English English English English English English English |
Wydane: |
2011
|
Hasła przedmiotowe: | |
Dostęp online: | https://eprints.ums.ac.id/12124/ |
Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
Podobne zapisy
-
PENEGAKAN HUKUM HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sragen)
od: Hendrawan, Wahyu Soni
Wydane: (2010) -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DOMESTIK
od: ROSYADI, IBNU
Wydane: (2007) -
PELAKSANAAN SANKSI PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
od: NINGSIH, RIRIN SELASA
Wydane: (2007) -
Perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia
od: SOEHARTO
Wydane: (2007) -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI SURAKARTA
od: AYUNING TYAS, CITRA
Wydane: (2010)