PERLIDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rectstaat) dan bukan Negara yang berdasar atas kekuasan semata (machtstaat). Dengan demikian berarti jelas pemerintah telah turut mengkomodasi terwujudnya keharmonisan hubungan Hak dan kewajiban warga N...
Spremljeno u:
Glavni autor: | SUGIHARTO, ADI |
---|---|
Format: | Disertacija |
Jezik: | English English English English English English English |
Izdano: |
2011
|
Teme: | |
Online pristup: | https://eprints.ums.ac.id/12124/ |
Oznake: |
Dodaj oznaku
Bez oznaka, Budi prvi tko označuje ovaj zapis!
|
Slični predmeti
-
PENEGAKAN HUKUM HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sragen)
od: Hendrawan, Wahyu Soni
Izdano: (2010) -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DOMESTIK
od: ROSYADI, IBNU
Izdano: (2007) -
PELAKSANAAN SANKSI PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
od: NINGSIH, RIRIN SELASA
Izdano: (2007) -
Perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia
od: SOEHARTO
Izdano: (2007) -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI SURAKARTA
od: AYUNING TYAS, CITRA
Izdano: (2010)