PERLIDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rectstaat) dan bukan Negara yang berdasar atas kekuasan semata (machtstaat). Dengan demikian berarti jelas pemerintah telah turut mengkomodasi terwujudnya keharmonisan hubungan Hak dan kewajiban warga N...
Enregistré dans:
Auteur principal: | SUGIHARTO, ADI |
---|---|
Format: | Thèse |
Langue: | English English English English English English English |
Publié: |
2011
|
Sujets: | |
Accès en ligne: | https://eprints.ums.ac.id/12124/ |
Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
-
PENEGAKAN HUKUM HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sragen)
par: Hendrawan, Wahyu Soni
Publié: (2010) -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DOMESTIK
par: ROSYADI, IBNU
Publié: (2007) -
PELAKSANAAN SANKSI PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
par: NINGSIH, RIRIN SELASA
Publié: (2007) -
Perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia
par: SOEHARTO
Publié: (2007) -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI SURAKARTA
par: AYUNING TYAS, CITRA
Publié: (2010)