PERLIDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rectstaat) dan bukan Negara yang berdasar atas kekuasan semata (machtstaat). Dengan demikian berarti jelas pemerintah telah turut mengkomodasi terwujudnya keharmonisan hubungan Hak dan kewajiban warga N...
Uloženo v:
Hlavní autor: | SUGIHARTO, ADI |
---|---|
Médium: | Diplomová práce |
Jazyk: | English English English English English English English |
Vydáno: |
2011
|
Témata: | |
On-line přístup: | https://eprints.ums.ac.id/12124/ |
Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Podobné jednotky
-
PENEGAKAN HUKUM HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sragen)
Autor: Hendrawan, Wahyu Soni
Vydáno: (2010) -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DOMESTIK
Autor: ROSYADI, IBNU
Vydáno: (2007) -
PELAKSANAAN SANKSI PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
Autor: NINGSIH, RIRIN SELASA
Vydáno: (2007) -
Perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia
Autor: SOEHARTO
Vydáno: (2007) -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI SURAKARTA
Autor: AYUNING TYAS, CITRA
Vydáno: (2010)