Legal Considerations from Judges in Supreme Court Decree No. 85 K/Pid.Sus/2013 Concerning the Acquittal of Exhibitionism Perpetrators and Their Implications as a Jurisprudence

ABSTRACT Purpose of the study: This paper aims to provide a juridical analysis and the implications of the Supreme Court Decision Number 85 K/Pid.Sus/2013, where an exhibitionist perpetrator was declared to have a mental illness and he could not be held responsible. Methodology: This research u...

Volledige beschrijving

Bewaard in:
Bibliografische gegevens
Hoofdauteurs: Alwan, Sultan, Arsad, Jamal Hi, Alauddin, Rusdin, Faisal, Faisal, Laha, Fatma, Amirudin Umasangaji
Formaat: UMS Journal (OJS)
Taal:eng
Gepubliceerd in: Universitas Muhammadiyah Surakarta 2023
Onderwerpen:
Online toegang:https://journals2.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/1401
Tags: Voeg label toe
Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!
_version_ 1805342452048986112
author Alwan, Sultan
Arsad, Jamal Hi
Alauddin, Rusdin
Faisal, Faisal
Laha, Fatma
Amirudin Umasangaji
author_facet Alwan, Sultan
Arsad, Jamal Hi
Alauddin, Rusdin
Faisal, Faisal
Laha, Fatma
Amirudin Umasangaji
author_sort Alwan, Sultan
collection OJS
description ABSTRACT Purpose of the study: This paper aims to provide a juridical analysis and the implications of the Supreme Court Decision Number 85 K/Pid.Sus/2013, where an exhibitionist perpetrator was declared to have a mental illness and he could not be held responsible. Methodology: This research used a normative juridical method with a library research approach. It was a descriptive study, which aimed to provide insight into the implication of judges in Supreme Court Decree No. 85 K/Pid.Sus/2013 for the case exhibitionism as a jurisprudence.  Results: Based on the results of the Supreme Court Decision, the judge was wrong in placing exhibitionism as an excuse for eliminating criminal liability. This was based on theories and opinions which say that exhibitionism is not included in the provisions as a reason for eliminating criminal liability because exhibitionism is a type of disorder that is different from the disorders contained in the provisions regarding reasons for criminal elimination, i.e., Article 44 of the Criminal Code concerning the ability to be responsible. Exhibitionism is a sexual disorder, as opposed to a type of psychiatric disorder or psychosis contained in Article 44 of the Criminal Code. The judge also failed to base his decision on an examination by a psychiatrist who has the expertise to accurately determine the perpetrator’s mental condition. Applications of this study: This paper can be applied to prevent future occurrences of similar cases, where exhibitionists are not held accountable for their actions. This may bring more harm than good because exhibitionists will feel they have the freedom to disturb public peace by carrying out exhibitionism. Novelty/Originality of this study: No previous researchers have studied this decision and its implications. Keywords: legal consideration; supreme court; exhibitionism; implications; jurisprudence.   ABSTRAK  Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis dan implikasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/Pid.Sus/2013, dimana seorang pelaku eksibisionis dinyatakan sakit jiwa dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.  Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang implikasi hakim dalam Keputusan Mahkamah Agung No. 85 K/Pid.Sus/2013 terhadap kasus eksibisionisme sebagai yurisprudensi.  Hasil: Berdasarkan hasil Putusan MA, hakim salah menempatkan eksibisionisme sebagai dalih penghapusan pertanggungjawaban pidana. Hal ini didasarkan pada teori dan pendapat yang mengatakan bahwa eksibisionisme tidak termasuk dalam ketentuan sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana karena eksibisionisme merupakan jenis gangguan yang berbeda dengan gangguan yang terdapat dalam ketentuan mengenai alasan penghapusan pidana yaitu Pasal 44 KUHP tentang kesanggupan untuk bertanggung jawab. Eksibisionisme adalah gangguan seksual, berbeda dengan jenis gangguan kejiwaan atau psikosis yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP. Hakim juga tidak mendasarkan putusannya pada pemeriksaan psikiater yang memiliki keahlian untuk menentukan secara akurat kondisi kejiwaan pelaku.  Aplikasi penelitian ini : Artikel ini dapat diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, di mana eksibisionis tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini mungkin membawa lebih banyak kerugian karena eksibisionis akan merasa memiliki kebebasan untuk mengganggu ketentraman masyarakat dengan melakukan eksibisionisme  Kebaruan/Orisinalitas: Tidak ada peneliti sebelumnya yang mempelajari keputusan ini dan implikasinya.  Kata kunci: pertimbangan hukum; Mahkamah Agung; eksibisionisme; implikasi; yurisprudensi
format UMS Journal (OJS)
id oai:ojs2.journals2.ums.ac.id:article-1401
institution Universitas Muhammadiyah Surakarta
language eng
publishDate 2023
publisher Universitas Muhammadiyah Surakarta
record_format ojs
spelling oai:ojs2.journals2.ums.ac.id:article-1401 Legal Considerations from Judges in Supreme Court Decree No. 85 K/Pid.Sus/2013 Concerning the Acquittal of Exhibitionism Perpetrators and Their Implications as a Jurisprudence Alwan, Sultan Arsad, Jamal Hi Alauddin, Rusdin Faisal, Faisal Laha, Fatma Amirudin Umasangaji legal consideration supreme court exhibitionism implications legal consideration; supreme court; exhibitionism; implications; jurisprudence. pertimbangan hukum Mahkamah Agung eksibisionisme implikasi ABSTRACT Purpose of the study: This paper aims to provide a juridical analysis and the implications of the Supreme Court Decision Number 85 K/Pid.Sus/2013, where an exhibitionist perpetrator was declared to have a mental illness and he could not be held responsible. Methodology: This research used a normative juridical method with a library research approach. It was a descriptive study, which aimed to provide insight into the implication of judges in Supreme Court Decree No. 85 K/Pid.Sus/2013 for the case exhibitionism as a jurisprudence.  Results: Based on the results of the Supreme Court Decision, the judge was wrong in placing exhibitionism as an excuse for eliminating criminal liability. This was based on theories and opinions which say that exhibitionism is not included in the provisions as a reason for eliminating criminal liability because exhibitionism is a type of disorder that is different from the disorders contained in the provisions regarding reasons for criminal elimination, i.e., Article 44 of the Criminal Code concerning the ability to be responsible. Exhibitionism is a sexual disorder, as opposed to a type of psychiatric disorder or psychosis contained in Article 44 of the Criminal Code. The judge also failed to base his decision on an examination by a psychiatrist who has the expertise to accurately determine the perpetrator’s mental condition. Applications of this study: This paper can be applied to prevent future occurrences of similar cases, where exhibitionists are not held accountable for their actions. This may bring more harm than good because exhibitionists will feel they have the freedom to disturb public peace by carrying out exhibitionism. Novelty/Originality of this study: No previous researchers have studied this decision and its implications. Keywords: legal consideration; supreme court; exhibitionism; implications; jurisprudence.   ABSTRAK  Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis dan implikasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/Pid.Sus/2013, dimana seorang pelaku eksibisionis dinyatakan sakit jiwa dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.  Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang implikasi hakim dalam Keputusan Mahkamah Agung No. 85 K/Pid.Sus/2013 terhadap kasus eksibisionisme sebagai yurisprudensi.  Hasil: Berdasarkan hasil Putusan MA, hakim salah menempatkan eksibisionisme sebagai dalih penghapusan pertanggungjawaban pidana. Hal ini didasarkan pada teori dan pendapat yang mengatakan bahwa eksibisionisme tidak termasuk dalam ketentuan sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana karena eksibisionisme merupakan jenis gangguan yang berbeda dengan gangguan yang terdapat dalam ketentuan mengenai alasan penghapusan pidana yaitu Pasal 44 KUHP tentang kesanggupan untuk bertanggung jawab. Eksibisionisme adalah gangguan seksual, berbeda dengan jenis gangguan kejiwaan atau psikosis yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP. Hakim juga tidak mendasarkan putusannya pada pemeriksaan psikiater yang memiliki keahlian untuk menentukan secara akurat kondisi kejiwaan pelaku.  Aplikasi penelitian ini : Artikel ini dapat diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, di mana eksibisionis tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini mungkin membawa lebih banyak kerugian karena eksibisionis akan merasa memiliki kebebasan untuk mengganggu ketentraman masyarakat dengan melakukan eksibisionisme  Kebaruan/Orisinalitas: Tidak ada peneliti sebelumnya yang mempelajari keputusan ini dan implikasinya.  Kata kunci: pertimbangan hukum; Mahkamah Agung; eksibisionisme; implikasi; yurisprudensi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2023-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journals2.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/1401 10.23917/jurisprudence.v12i2.1401 Jurnal Jurisprudence; Vol. 12, No. 2, December 2022 ; 299-312 2549-5615 1829-5045 eng https://journals2.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/1401/493 Copyright (c) 2023 Jurnal Jurisprudence https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
spellingShingle legal consideration
supreme court
exhibitionism
implications
legal consideration; supreme court; exhibitionism; implications; jurisprudence.
pertimbangan hukum
Mahkamah Agung
eksibisionisme
implikasi
Alwan, Sultan
Arsad, Jamal Hi
Alauddin, Rusdin
Faisal, Faisal
Laha, Fatma
Amirudin Umasangaji
Legal Considerations from Judges in Supreme Court Decree No. 85 K/Pid.Sus/2013 Concerning the Acquittal of Exhibitionism Perpetrators and Their Implications as a Jurisprudence
title Legal Considerations from Judges in Supreme Court Decree No. 85 K/Pid.Sus/2013 Concerning the Acquittal of Exhibitionism Perpetrators and Their Implications as a Jurisprudence
title_full Legal Considerations from Judges in Supreme Court Decree No. 85 K/Pid.Sus/2013 Concerning the Acquittal of Exhibitionism Perpetrators and Their Implications as a Jurisprudence
title_fullStr Legal Considerations from Judges in Supreme Court Decree No. 85 K/Pid.Sus/2013 Concerning the Acquittal of Exhibitionism Perpetrators and Their Implications as a Jurisprudence
title_full_unstemmed Legal Considerations from Judges in Supreme Court Decree No. 85 K/Pid.Sus/2013 Concerning the Acquittal of Exhibitionism Perpetrators and Their Implications as a Jurisprudence
title_short Legal Considerations from Judges in Supreme Court Decree No. 85 K/Pid.Sus/2013 Concerning the Acquittal of Exhibitionism Perpetrators and Their Implications as a Jurisprudence
title_sort legal considerations from judges in supreme court decree no 85 k pid sus 2013 concerning the acquittal of exhibitionism perpetrators and their implications as a jurisprudence
topic legal consideration
supreme court
exhibitionism
implications
legal consideration; supreme court; exhibitionism; implications; jurisprudence.
pertimbangan hukum
Mahkamah Agung
eksibisionisme
implikasi
topic_facet legal consideration
supreme court
exhibitionism
implications
legal consideration; supreme court; exhibitionism; implications; jurisprudence.
pertimbangan hukum
Mahkamah Agung
eksibisionisme
implikasi
url https://journals2.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/1401
work_keys_str_mv AT alwansultan legalconsiderationsfromjudgesinsupremecourtdecreeno85kpidsus2013concerningtheacquittalofexhibitionismperpetratorsandtheirimplicationsasajurisprudence
AT arsadjamalhi legalconsiderationsfromjudgesinsupremecourtdecreeno85kpidsus2013concerningtheacquittalofexhibitionismperpetratorsandtheirimplicationsasajurisprudence
AT alauddinrusdin legalconsiderationsfromjudgesinsupremecourtdecreeno85kpidsus2013concerningtheacquittalofexhibitionismperpetratorsandtheirimplicationsasajurisprudence
AT faisalfaisal legalconsiderationsfromjudgesinsupremecourtdecreeno85kpidsus2013concerningtheacquittalofexhibitionismperpetratorsandtheirimplicationsasajurisprudence
AT lahafatma legalconsiderationsfromjudgesinsupremecourtdecreeno85kpidsus2013concerningtheacquittalofexhibitionismperpetratorsandtheirimplicationsasajurisprudence
AT amirudinumasangaji legalconsiderationsfromjudgesinsupremecourtdecreeno85kpidsus2013concerningtheacquittalofexhibitionismperpetratorsandtheirimplicationsasajurisprudence