SENGKETA TANAH TAMAN SRIWEDARI SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA USAHA NEGARA

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis tentang putusan Hakim dalam memutus perkara Tata Usaha Negara dengan obyek sengketa berupa bidang tanah persil RVE Verp Nomor 295 beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Latar belakang...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	WINDAZANI , KARINA RAYIE
Format:	Thesis
Language:	English English
Published:	2010
Subjects:	K Law (General)
Online Access:	https://eprints.ums.ac.id/9975/
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

_version_	1804994952645574656
author	WINDAZANI , KARINA RAYIE
author_facet	WINDAZANI , KARINA RAYIE
author_sort	WINDAZANI , KARINA RAYIE
collection	ePrints
description	Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis tentang putusan Hakim dalam memutus perkara Tata Usaha Negara dengan obyek sengketa berupa bidang tanah persil RVE Verp Nomor 295 beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Latar belakang penulisan skripsi ini bahwa Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta telah mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta atas bidang tanah beserta bangunannya yang tersebut dalam persil RVE Verp Nomor 295 yang dimiliki oleh ahliwaris Almarhum KRMT. Wirdjodiningrat. Dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta atas bidang tanah beserta bangunannya yang tersebut dalam persil RVE Verp Nomor 295, menurut para ahliwaris adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah. Sebab keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tindakan sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menimbulkan akibat kerugian baik secara materiil maupun inmateriil. Apabila penguasa atau Pemerintah tersebut dapat mempertimbangkan semua kepentingan para ahliwaris dengan adanya keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis, dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan putusan Hakim dalam memutus perkara Tata Usaha Negara atas kasus sengketa tanah Taman Sriwedari Surakarta. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif Sosiologis, yang mendefinisikan hukum sebagai keputusan Pengadilan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hakim dalam mengambil suatu keputusan harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahunm 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-peraturan lainnya.
format	Thesis
id	oai:eprints.ums.ac.id:9975
institution	Universitas Muhammadiyah Surakarta
language	English English
publishDate	2010
record_format	eprints
spelling	oai:eprints.ums.ac.id:9975 https://eprints.ums.ac.id/9975/ SENGKETA TANAH TAMAN SRIWEDARI SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA USAHA NEGARA WINDAZANI , KARINA RAYIE K Law (General) Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis tentang putusan Hakim dalam memutus perkara Tata Usaha Negara dengan obyek sengketa berupa bidang tanah persil RVE Verp Nomor 295 beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Latar belakang penulisan skripsi ini bahwa Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta telah mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta atas bidang tanah beserta bangunannya yang tersebut dalam persil RVE Verp Nomor 295 yang dimiliki oleh ahliwaris Almarhum KRMT. Wirdjodiningrat. Dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta atas bidang tanah beserta bangunannya yang tersebut dalam persil RVE Verp Nomor 295, menurut para ahliwaris adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah. Sebab keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tindakan sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menimbulkan akibat kerugian baik secara materiil maupun inmateriil. Apabila penguasa atau Pemerintah tersebut dapat mempertimbangkan semua kepentingan para ahliwaris dengan adanya keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis, dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan putusan Hakim dalam memutus perkara Tata Usaha Negara atas kasus sengketa tanah Taman Sriwedari Surakarta. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif Sosiologis, yang mendefinisikan hukum sebagai keputusan Pengadilan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hakim dalam mengambil suatu keputusan harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahunm 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-peraturan lainnya. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9975/1/C100060147.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9975/2/C100060147.pdf WINDAZANI , KARINA RAYIE (2010) SENGKETA TANAH TAMAN SRIWEDARI SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA USAHA NEGARA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta . C100060147
spellingShingle	K Law (General) WINDAZANI , KARINA RAYIE SENGKETA TANAH TAMAN SRIWEDARI SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA USAHA NEGARA
title	SENGKETA TANAH TAMAN SRIWEDARI SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA USAHA NEGARA
title_full	SENGKETA TANAH TAMAN SRIWEDARI SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA USAHA NEGARA
title_fullStr	SENGKETA TANAH TAMAN SRIWEDARI SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA USAHA NEGARA
title_full_unstemmed	SENGKETA TANAH TAMAN SRIWEDARI SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA USAHA NEGARA
title_short	SENGKETA TANAH TAMAN SRIWEDARI SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA USAHA NEGARA
title_sort	sengketa tanah taman sriwedari surakarta dalam perspektif hukum tata usaha negara
topic	K Law (General)
url	https://eprints.ums.ac.id/9975/
work_keys_str_mv	AT windazanikarinarayie sengketatanahtamansriwedarisurakartadalamperspektifhukumtatausahanegara

SENGKETA TANAH TAMAN SRIWEDARI SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA USAHA NEGARA

Similar Items