TINJAUAN HUKUM AGRARIA NASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN SEWA-MENYEWA TANAH KAS DI DESA SRIBIT KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN

• Päätekijä: NAFSIKA , UTHI ‘ CHAFIDZAH
• Aineistotyyppi: Opinnäyte
• Kieli: English
• Julkaistu: 2010
• Aiheet: K Law (General)
• Linkit: https://eprints.ums.ac.id/9889/
• Yhteenveto: Bahwa masalah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa ini sangat penting karena dengan adanya pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup petani. Penulis menaruh perhatianuntuk memilih judul tentang permasalahan yang sering terjadi perjanjian sewa menyewa tanah kas desa, dapat mengetahui keistimewaan dalam permasalahan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa. Penulis tertarik memilih perjanjian sewa menyewa tanah kas desa penulis menyadari arti pentingnya tanah dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai tempat tinggal maupun tanah sebagai pertanian. Memilih lokasi desa Kenaiban karena dekat dengan domisili penulis sehingga mempermudah dan memperlancar memperoleh dan mengumpulkan data serta dapat menekan biaya. Perumusan masalah yang penulis uraikan dalam penulisan skripsi ini yaitu: Bagaimanakah proses Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Di Desa Sribit Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, Permasalahan apa yang timbul dalam Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Di Desa Sribit Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum diskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi lapangan melalui wawancara dengan dan juga dengan cara studi kepustakaan melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen lain yang mendukung. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis diskritif kualitatif.. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa Bahwa di dalam proses pelaksanaan perjanjian sewa tanah kas desa di Desa Sribit Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten telah dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, proses perjanjian sewa tanah kas desa di desa Sribit dilakukan secara lelang. Sewa tanah kas desa dilakukan karena pemerintah desa tidak dapat menggarap sendiri tanah tersebut. Dan dalam proses pelaksanaan perjanjian sewa tanah kas desa di desa Sribit tidak terjadi hambatan karena dalam pelaksanaan perjanjian sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tidak menimbulkan hambatan.