TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus di KOPERASI SYARI’AH AL MADINAH Purwodadi Grobogan)

• Main Author: Afiyanto, Aziz Taufik
• Format: Thesis
• Language: English
• Published: 2010
• Subjects: K Law (General)
• Online Access: https://eprints.ums.ac.id/9243/
• Summary: Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam prakteknya, untuk mengetahui hambatan-hambatan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam praktek serta mengetahui cara penyelesaian kredit dengan jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Latar belakang penulisan skripsi ini karena adanya kebutuhan masyarakat akan pemberian kredit dan fasilitas kredit dimana selalu membutuhkan jaminan. Salah satunya, jaminan itu bias berbentuk fidusia. Dalam prakteknya, jaminan fidusia ini lebih diminati oleh masyarakat selain gadai dan hak tanggungan. Hal ini disebabkan karena jaminan fidusia memberikan kemudahan serta keringanan terhadap debitur. Selain itu, dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia yng diserahkan adalah bukti kepemilikan saja, sedangkan barangnya masih dikuasai oleh debitur sehingga hal ini lebih menguntungkan pihak debitur. Selain mendapatkan kredit, debitur juga masih bisa menggunakan barang jaminan untuk menjalankan usahanya. Pengaturan jaminan fidusia itu sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Metode penelitiannya berlokasi di Koperasi Syariah “Al Madinah” Purwodadi Grobogan. Spesifikasi penelitian adalah yuridis sosiologis, dimana penulis ingin mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam praktek sehari-hari. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data tentang gambaran objek yang diteliti. Data ini diperoleh dari hasil wawancara, studi pustaka, dan studi lapangan dan analisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data bahwa pelaksanaan perjanjian dengan jaminan fidusia tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu dibuktikan dengan tidak adanya akta jaminan fidusia dan tidak didaftarkannya jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga jaminan fidusia tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia. Maka dari itu, dalam pelaksanan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia memiliki hambatan-hambatan