KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI SURAKARTA - AYUNING TYAS, CITRA (2010)
Latar belakang penelitian ini adalah karena pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi. Hak ini tidak akan pernah lepas dan selalu melekat seumur hidup. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tersebut tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak–hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan–tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik yang dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah. Hal itu bertitik tolak dari pembukaan UUD 45 pada pokok pikiran keempat yaitu Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Kejahatan yang perlu ditanggulangi di masyarakat sungguh komplek dan salah satunya kejahatan yang dilakukan oleh anak. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia dan penerus cita – cita perjuangan bangsa,yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Kebijakan-kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana anak terutama berkaitan dengan pemberian piana tidak hanya bertujuan untuk memberi efek jera pada anak namun juga lebih memperhatikan faktor- faktor yang mengenai hak asai manusia terutam anak, serta akan menjadi kebijakan hukum peidana bersifat operasional dan fungsional untuk dapat menanggulangi tingkat pidana yang dilakukan oleh anak. Efektifitas kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perkaranya dari tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaaan pegadilan maupun eksistensinya saja, tetapi yang lebih penting adalah apakah setelah kebijakan hukum pidana itu diterapkan, kemudian tujuan dari pemidanaan itu tercapai. Sebagaimana diketahui, tujuan dari pemidanaan adalah prevensi special dan prevensi general. Dengan implementasi kebijakan hukum pidana yang tepat, anak yang sudah dikenakan proses hukum dan dijatuhi pemidanaan akan jera, tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana lagi. Anak ini akan menjadi anak yang baik dan taat pda norma-norma yang hidup di masyarakat, baik itu norma hukum, kesopanan, ketertiban dan lain sebagainya.