PELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA ( Studi Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Positivisasi Hukum Islam )

Pembentukan hukum nasional, seperti diamanatkan oleh Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999, dilakukan dengan upaya legislasi yang merupakan proses politik di parlemen, yang berakibat lambatnya pembentukan hukum. Padahal perkembangan masyarakat yang cepat juga memerlukan jawaban hukum dengan...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Bahri, Samsul, , Dr. Daryono Soebagyo.,MEc
Format: Thesis
Language:English
English
Published: 2006
Subjects:
Online Access:https://eprints.ums.ac.id/7276/
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
_version_ 1804116509731061760
author Bahri, Samsul
, Dr. Daryono Soebagyo.,MEc
author_facet Bahri, Samsul
, Dr. Daryono Soebagyo.,MEc
author_sort Bahri, Samsul
collection ePrints
description Pembentukan hukum nasional, seperti diamanatkan oleh Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999, dilakukan dengan upaya legislasi yang merupakan proses politik di parlemen, yang berakibat lambatnya pembentukan hukum. Padahal perkembangan masyarakat yang cepat juga memerlukan jawaban hukum dengan segera. Pada sisi lain perkembangan ummat Islam Indonesia juga memerlukan jawaban hukum Islam. Sementara itu pelembagaan hukum Islam melalui legislasi tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan ummat Islam akan hukum Islam. Karena itu diperlukan yurisprudensi sebagai cara lain untuk melembagakan hukum Islam, yaitu melalui putusan Mahkamah Agung yang mengangkat hukum Islam atau nilai ajaran Islam untuk dilembagakan menjadi hukum positif yang mengikat dan dapat ditegakkan oleh negara. Dengan ruang lingkup penelitian yang dibatasi pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengandung nilai atau kaidah hukum Islam, penelitian yang bersifat deskriptik analitik ini menggunakan pendekatan normatif-doktrinal, sedangkan penjelasannya digunakan teori stufenbau Setelah melakukan pembahasan masalah dengan menggunakan pendekatan dan teori tersebut, sampailah pada kesimpulan : 1. Yurisprudensi berperan dalam pembentukan hukum, dengan penafsiran dan konstruksi hukum atas norma abstrak dan norma antara dalam tatanan hukum Indonesia yang bersifat pyramidal, 2. Yurisprudensi telah berperan dalam positivisasi hukum Islam dengan tranformasi nilai-nilai hukum dalam norma abstrak (al Qur’an dan Sunnah) dan atau kaidah hukum dalam norma antara ( fiqh, law in book) menjadi hukum konkret.
format Thesis
id oai:eprints.ums.ac.id:7276
institution Universitas Muhammadiyah Surakarta
language English
English
publishDate 2006
record_format eprints
spelling oai:eprints.ums.ac.id:7276 https://eprints.ums.ac.id/7276/ PELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA ( Studi Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Positivisasi Hukum Islam ) Bahri, Samsul , Dr. Daryono Soebagyo.,MEc K Law (General) Pembentukan hukum nasional, seperti diamanatkan oleh Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999, dilakukan dengan upaya legislasi yang merupakan proses politik di parlemen, yang berakibat lambatnya pembentukan hukum. Padahal perkembangan masyarakat yang cepat juga memerlukan jawaban hukum dengan segera. Pada sisi lain perkembangan ummat Islam Indonesia juga memerlukan jawaban hukum Islam. Sementara itu pelembagaan hukum Islam melalui legislasi tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan ummat Islam akan hukum Islam. Karena itu diperlukan yurisprudensi sebagai cara lain untuk melembagakan hukum Islam, yaitu melalui putusan Mahkamah Agung yang mengangkat hukum Islam atau nilai ajaran Islam untuk dilembagakan menjadi hukum positif yang mengikat dan dapat ditegakkan oleh negara. Dengan ruang lingkup penelitian yang dibatasi pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengandung nilai atau kaidah hukum Islam, penelitian yang bersifat deskriptik analitik ini menggunakan pendekatan normatif-doktrinal, sedangkan penjelasannya digunakan teori stufenbau Setelah melakukan pembahasan masalah dengan menggunakan pendekatan dan teori tersebut, sampailah pada kesimpulan : 1. Yurisprudensi berperan dalam pembentukan hukum, dengan penafsiran dan konstruksi hukum atas norma abstrak dan norma antara dalam tatanan hukum Indonesia yang bersifat pyramidal, 2. Yurisprudensi telah berperan dalam positivisasi hukum Islam dengan tranformasi nilai-nilai hukum dalam norma abstrak (al Qur’an dan Sunnah) dan atau kaidah hukum dalam norma antara ( fiqh, law in book) menjadi hukum konkret. 2006 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/7276/1/R100040039.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/7276/2/R100040039.pdf Bahri, Samsul and , Dr. Daryono Soebagyo.,MEc (2006) PELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA ( Studi Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Positivisasi Hukum Islam ). Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta . R100040039
spellingShingle K Law (General)
Bahri, Samsul
, Dr. Daryono Soebagyo.,MEc
PELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA ( Studi Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Positivisasi Hukum Islam )
title PELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA ( Studi Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Positivisasi Hukum Islam )
title_full PELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA ( Studi Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Positivisasi Hukum Islam )
title_fullStr PELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA ( Studi Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Positivisasi Hukum Islam )
title_full_unstemmed PELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA ( Studi Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Positivisasi Hukum Islam )
title_short PELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA ( Studi Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Positivisasi Hukum Islam )
title_sort pelembagaan hukum islam di indonesia studi peran yurisprudensi mahkamah agung dalam positivisasi hukum islam
topic K Law (General)
url https://eprints.ums.ac.id/7276/
work_keys_str_mv AT bahrisamsul pelembagaanhukumislamdiindonesiastudiperanyurisprudensimahkamahagungdalampositivisasihukumislam
AT drdaryonosoebagyomec pelembagaanhukumislamdiindonesiastudiperanyurisprudensimahkamahagungdalampositivisasihukumislam