OTONOMI DAERAH DAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN :STUDI PERBANDINGAN TENTANG EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN ANTARA PP NOMOR 84 TAHUN 2000 DENGAN PP NOMOR 8 TAHUN 2003
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dianut asas desentralisasi, di mana daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan urusan yang diserahkan kepada daerah. Salah satu kewenangan dalam penyelenggaraan urusan rumah t...
Salvato in:
Autore principale: | S U H A R T O , S U H A R T O |
---|---|
Natura: | Tesi |
Lingua: | English English |
Pubblicazione: |
2005
|
Soggetti: | |
Accesso online: | https://eprints.ums.ac.id/6791/ |
Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
-
Keputusan PP Muhammadiyah no: 06/PP/1988 tentang: qaidah perguruan dasar dan menengah...
di: MAJLIS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN PP Muh
Pubblicazione: (1988) -
Undang-undang perkawinan: UU No.1 Th.1974, PP No.9 Th.1975, PP No.10 Th.1983, PP No.45 Th 1990
di: UNDANG-UNDANG PERKAWINAN..
Pubblicazione: (1990) -
Undang-undang perseroan terbatas: undang-undang nomor 1tahun 1995, dilengkapi dengan PP RI no.12 th. 1998...
di: UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS ..
Pubblicazione: (1999) -
5 undang-undang baru di bidang politik serta peraturan-peraturan pelaksanaannya(PP No.35/1985 - PP No.36/1985)
di: LIMA UNDANG-UNDANG BARU..
Pubblicazione: (1985) -
Standar akuntansi pemerintahan: telaah kritis - PP no.24 tahun 2005.-- ed.1
di: FORUM DOSEN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Pubblicazione: (2006)