OTONOMI DAERAH DAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN :STUDI PERBANDINGAN TENTANG EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN ANTARA PP NOMOR 84 TAHUN 2000 DENGAN PP NOMOR 8 TAHUN 2003
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dianut asas desentralisasi, di mana daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan urusan yang diserahkan kepada daerah. Salah satu kewenangan dalam penyelenggaraan urusan rumah t...
Guardat en:
Autor principal: | S U H A R T O , S U H A R T O |
---|---|
Format: | Thesis |
Idioma: | English English |
Publicat: |
2005
|
Matèries: | |
Accés en línia: | https://eprints.ums.ac.id/6791/ |
Etiquetes: |
Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
Ítems similars
-
Keputusan PP Muhammadiyah no: 06/PP/1988 tentang: qaidah perguruan dasar dan menengah...
per: MAJLIS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN PP Muh
Publicat: (1988) -
Undang-undang perkawinan: UU No.1 Th.1974, PP No.9 Th.1975, PP No.10 Th.1983, PP No.45 Th 1990
per: UNDANG-UNDANG PERKAWINAN..
Publicat: (1990) -
Undang-undang perseroan terbatas: undang-undang nomor 1tahun 1995, dilengkapi dengan PP RI no.12 th. 1998...
per: UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS ..
Publicat: (1999) -
5 undang-undang baru di bidang politik serta peraturan-peraturan pelaksanaannya(PP No.35/1985 - PP No.36/1985)
per: LIMA UNDANG-UNDANG BARU..
Publicat: (1985) -
Standar akuntansi pemerintahan: telaah kritis - PP no.24 tahun 2005.-- ed.1
per: FORUM DOSEN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Publicat: (2006)