PERGESERAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT BERDASARKAN UUD NRI 1945

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Mengetahui Konsep Lembaga MPR setelah di amandemen. 2) Untuk mengetahui Kedudukan MPR setelah di amandemen Penelitian dalam tesis ini berjenis deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari bahan hukum primer, bahan hu...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	HAMIDI, MUSLIH
Format:	Thesis
Language:	English English English English English English English
Published:	2011
Subjects:	K Law (General)
Online Access:	https://eprints.ums.ac.id/13430/
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

_version_	1804995877268357120
author	HAMIDI, MUSLIH
author_facet	HAMIDI, MUSLIH
author_sort	HAMIDI, MUSLIH
collection	ePrints
description	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Mengetahui Konsep Lembaga MPR setelah di amandemen. 2) Untuk mengetahui Kedudukan MPR setelah di amandemen Penelitian dalam tesis ini berjenis deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data penelitian menggunakan metode Reduksi data, Sajian Data dan Verifikasi.. Hasil penelitian adalah: 1) Konsep MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara dihapus dengan Perubahan ke 4 Undang-Undang Dasar. MPR tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. MPR tetap tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga legislatif karena MPR tidak membuat peraturan perundang-undangan. Tetapi MPR masih bisa dikategorikan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Karena susunan anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. 2) Majelis Permusayawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas: anggota 2 lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Perubahan UUD 1945 telah memberikan perubahan besar bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena dasar yuridis untuk menjalankan kedaulatan rakyat telah dicabut oleh amandemen UUD 1945. Tugas dan wewenang MPR kemudian dijelaskan dalam UUD 1945 dan undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. 3) Persamaan kewenangan Kongres di Amerika Serikat dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah: Mengubah Undang-Undang Dasar dan Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Di dalam hal tugas Kesamaannya adalah tugas yang dilakukan setiap kali dan dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar., Sedangkan Dalam menjalankan tugasnya mempunyai perbedaan. Yaitu memegang kekuasaan legislatif ada ditangan kongres, sedangkan di Indonesia ada ditangan DPR
format	Thesis
id	oai:eprints.ums.ac.id:13430
institution	Universitas Muhammadiyah Surakarta
language	English English English English English English English
publishDate	2011
record_format	eprints
spelling	oai:eprints.ums.ac.id:13430 https://eprints.ums.ac.id/13430/ PERGESERAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT BERDASARKAN UUD NRI 1945 HAMIDI, MUSLIH K Law (General) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Mengetahui Konsep Lembaga MPR setelah di amandemen. 2) Untuk mengetahui Kedudukan MPR setelah di amandemen Penelitian dalam tesis ini berjenis deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data penelitian menggunakan metode Reduksi data, Sajian Data dan Verifikasi.. Hasil penelitian adalah: 1) Konsep MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara dihapus dengan Perubahan ke 4 Undang-Undang Dasar. MPR tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. MPR tetap tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga legislatif karena MPR tidak membuat peraturan perundang-undangan. Tetapi MPR masih bisa dikategorikan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Karena susunan anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. 2) Majelis Permusayawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas: anggota 2 lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Perubahan UUD 1945 telah memberikan perubahan besar bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena dasar yuridis untuk menjalankan kedaulatan rakyat telah dicabut oleh amandemen UUD 1945. Tugas dan wewenang MPR kemudian dijelaskan dalam UUD 1945 dan undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. 3) Persamaan kewenangan Kongres di Amerika Serikat dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah: Mengubah Undang-Undang Dasar dan Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Di dalam hal tugas Kesamaannya adalah tugas yang dilakukan setiap kali dan dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar., Sedangkan Dalam menjalankan tugasnya mempunyai perbedaan. Yaitu memegang kekuasaan legislatif ada ditangan kongres, sedangkan di Indonesia ada ditangan DPR 2011 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13430/1/HALAMAN_DEPAN.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13430/2/BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13430/4/BAB_II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13430/6/BAB_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13430/8/BAB_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13430/10/DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13430/12/LAMPIRAN.pdf HAMIDI, MUSLIH (2011) PERGESERAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT BERDASARKAN UUD NRI 1945. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. R100060019
spellingShingle	K Law (General) HAMIDI, MUSLIH PERGESERAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT BERDASARKAN UUD NRI 1945
title	PERGESERAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT BERDASARKAN UUD NRI 1945
title_full	PERGESERAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT BERDASARKAN UUD NRI 1945
title_fullStr	PERGESERAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT BERDASARKAN UUD NRI 1945
title_full_unstemmed	PERGESERAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT BERDASARKAN UUD NRI 1945
title_short	PERGESERAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT BERDASARKAN UUD NRI 1945
title_sort	pergeseran kedudukan majelis permusyawaratan rakyat berdasarkan uud nri 1945
topic	K Law (General)
url	https://eprints.ums.ac.id/13430/
work_keys_str_mv	AT hamidimuslih pergeserankedudukanmajelispermusyawaratanrakyatberdasarkanuudnri1945

PERGESERAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT BERDASARKAN UUD NRI 1945

Similar Items