ANALISIS PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN NGAWI SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH ( Tahun 1998 – 2004 )
Bergulirnya UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 yang diperbarui menjadi UU no 32 tahun 2004, merupakan babak baru, sistem pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik berubah menjadi sistem desentralisasi, daerah diberi wewenang luas untuk mengurus...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English English |
Published: |
2006
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/13079/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Summary: | Bergulirnya UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 yang
diperbarui menjadi UU no 32 tahun 2004, merupakan babak baru, sistem
pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik
berubah menjadi sistem desentralisasi, daerah diberi wewenang luas untuk
mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat daerahnya. Hal ini berguna
dalam menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan terhadap masyarakat. Di era
otonomi pemahaman tentang sektor unggulan, penting dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi penduduk, sekaligus mengetahui faktor penentu perubahan
sektor tersebut (reposisi) sektoral.
Penelitian ini dipusatkan di kabupaten Ngawi tahun 1998 -2004, dengan
tujuan mengetahui sektor apa yang dapat dijadikan sektor unggulan di Kabupaten
Ngawi sebelum dan sesudah otonomi daerah (1998-2004) sekaligus mengetahui
faktor penentu perubahan sektor unggulan tersebut.
Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 1998-2004. analisis yang digunakan adalah LQ (Location Quotient), DLQ (Dynamic Location
Quotient) dan menentukan reposisi sektoral dengan analisis shift share.
Hasil dari analisis LQ menunjukkan kabupaten Ngawi memiliki lima
sektor unggulan yaitu sektor pertanian, sektor konstruksi, sektor perdagangan,
hotel dan restoran dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor
jasa-jasa, sayangnya sektor-sektor itu justru menyumbangkan kerugian bagi total
keuntungan daerah (ITKD) hal ini disebabkan keunggulan tersebut tidak bersifat absolut dan adanya kelemahan struktur dan lokasi di kabupaten Ngawi yang perlu
dibenahi. |
---|