TINJAUAN YURIDIS PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus di Desa Botok Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar)

TINJAUAN YURIDIS PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus di Desa Botok Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar)

Na minha lista:

Detalhes bibliográficos
Autor principal:	PRASETYANTO, RESTUDY
Formato:	Tese
Idioma:	English English English English English
Publicado em:	2007
Assuntos:	K Law (General)
Acesso em linha:	https://eprints.ums.ac.id/12973/
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!

Registros relacionados

Pemerintahan desa dan administrasi desa
por: WIDJAYA, A.W
Publicado em: (1996)

Tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan desa
por: SAPARIN, Sumber
Publicado em: (1979)

Sepuluh undang-undang 1999: pemerintahan daerah, perim-bangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah...
por: SEPULUH UNDANG-UNDANG 1999..
Publicado em: (1999)

Undang-undang pokok-pokok pemerintah di daerah dan pemerintahan desa no. 5 th 1974...

Kitab undang-undang pemerintahan daerah KUPD
por: KANSIL, C.S.T
Publicado em: (1985)

Pemerintahan administrasi desa dan kelurahan
por: SURIANINGRAT, Bayu
Publicado em: (1985)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003
por: unknown
Publicado em: (2003)

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 (UU.NO.22,25 dan 28 - 1999)
por: unknown
Publicado em: (2001)

Hukum tata negara: pemerintah daerah berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999.-- ed.1
por: SOEHINO
Publicado em: (2002)

Himpunan undang-undang pokok-pokok pemerintahan daerah:dan undang-undang desapraja
por: SIMANDJUNTAK, B.
Publicado em: (1981)

Himpunan undang-undang pokok-pokok pemerintahan daerah:dan undang-undang desapraja II
por: SIMANDJUNTAK, B.
Publicado em: (1980)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006
por: Bastoni, Mohammad
Publicado em: (2011)

Undang-undang th 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah
por: -

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN HAK CIPTA LUKISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
por: Aksar, Chamari
Publicado em: (2010)

Sistem pemerintahan Indonesia: berdasarkan undang-undang dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan ...
por: KANSIL, C.S.T
Publicado em: (1985)

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999
por: Dewan Pimpinan Pusat Hukum
Publicado em: (1999)

Undang-undang kepegawaian 1999 : UU No. 43 tahun 1999
Publicado em: (2000)

Peraturan pemerintahan nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan
por: PERATURAN PEMERINTAHAN..
Publicado em: (2005)

Proses pembuatan undang-undang no.5 th 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah
por: SUJAMTO
Publicado em: (1985)

Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2009 & Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggarakan Pemilihan Umum
por: Kesindo Utama
Publicado em: (2008)

Undang-Undang Republik Indonesia no. 8 Tahun 1999
Publicado em: (1999)

Sistem pemerintahan Indonesia -- cet. 2 - 4/berdasarkan undang-undang dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan ...
por: KANSIL, C.S.T
Publicado em: (1978)

UU RI no.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa dan UURI no.5 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah
por: UNDANG-UNDANG..
Publicado em: (1983)

Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 2000 & Undang-Undang HAM 1999
por: unknown
Publicado em: (2001)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 1992 ...
por: UNDANG-UNDANG ..
Publicado em: (1998)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2003 tentang perubahan undang-undang nomor 29 tahun 2002.....
por: INDONESIA, Presiden
Publicado em: (2003)

Undang undang nomor 13 tahun 2003 ketenagakerjaan
por: UNDANG UNDANG NOMOR 13..
Publicado em: (2003)

Undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia 2000 dan undang-undang HAM 1999
por: UNDANG-UNDANG TENTANG..
Publicado em: (2001)

Undang Undang Lalu Lintas & Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009)
por: unknown
Publicado em: (2009)

Undang-undang penyiaran: undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran
por: UNDANG-UNDANG PENYIARAN..

Undang-undang nomor: 7 tahun 1992 tentang perbankan
Publicado em: (1992)

Undang - Undang Republik Indonesia/ Nomor 36 Tahun 2009
por: Indonesia, Depkes RI
Publicado em: (2009)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003
por: unknown
Publicado em: (2003)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003
por: unknown
Publicado em: (2003)

PENGGUNAAN METODE DEMONSTRASI UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN MATERI IPA KELAS V DI SDN 02 BOTOK KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2009/2010
por: KABININGSIH, NINING
Publicado em: (2010)

Undang-undang keimigrasian: undang-undang RI nomor 9tahun 1992 tentang keimigrasian dilengkapi dengan ....
por: UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN......
Publicado em: (2000)

EFEKTIVITAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN ( STUDI KASUS DI DESA JLOPO KALURAHAN GEDANGAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO )
por: PURWANTI, PURWANTI
Publicado em: (2007)

Perbandingan pemerintahan
por: PAMUDJI, S.
Publicado em: (1985)

Akuntansi pemerintahan
por: GADE, Muhammad
Publicado em: (1993)

Manajemen pemerintahan
por: SYAFIIE, Inu Kencana
Publicado em: (1998)

Web Analytics