PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DI BFI FINANCE CABANG SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN

• Príomhchruthaitheoir: Nurhadiyanto , Muhammad Edy
• Formáid: Tráchtas
• Teanga: English
• Foilsithe / Cruthaithe: 2011
• Ábhair: K Law (General)
• Rochtain ar líne: https://eprints.ums.ac.id/12152/
• Achoimre: PT BFI Finance Indonesia Tbk adalah perusahaan pembiayaan, yang menawarkan kepada para pelanggannya berbagai rangkaian produk jasa keuangan dalam bentuk sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen dengan jangkauan pelayanan hampir di sebagian besar propinsi di Indonesia. Dana Ekspres (DE) di PT BFI Finance Indonesia Tbk merupakan Pembiayaan konsumen bergerak di dalam pembiayan konsumen dengan pemberian kredit bagi para Pengusaha Usaha Kecil Menengah dengan jaminan Fidusia yaitu berupa BPKB dengan syarat-syarat di sertai dengan pemberian hak untuk melakukan penjualan lelang bila setelah waktu perjanjian kredit konsumen tidak dapat melunasi kredit tersebut dan hasil lelang itu digunakan untuk melunasi pokok pinjaman di sertai bunga di tambah dengan biaya lainya apabila ada sisa maka akan di kembalikan kepada konsumen Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT BFI Finance Cabang Surakarta sangatlah mudah, perusahaan tidak mempersulit para calon Konsumen yang akan mengajukan pembiayaan. Apabila prosedur diatas telah dipenuhi atau dilaksanakan oleh calon Konsumen, maka Perjanjian Pembiayaan Kosumen dapat segera dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Akibat Hukum Bila Konsumen Mengalami Wanprestasi Di Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam bentuk Dana Express di BFI Finance Cabang Surakarta sudah di atur dalam perjanjian pokok antara konsumen dengan PT BFI Finance Cabang Surakarta Sedangkan dalam menghadapi hambatan-hambatan yang timbul dan penyelesaiannya, maka pihak PT. BFI Finance Cabang Surakarta selalu mengambil langkah-langkah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dan menjadi dasar yang mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang, hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam pelaksanaannya untuk menyelesaikan hambatan sampai saat ini dalam menangani penyelesaian masalah yang ditimbulkan konsumen belum pernah sampai ke tingkat pengadilan, karena dapat diselesaikan secara kekeluargaan.