KETENTUAN PERSYARATAN IZIN POLIGAMI DARI ISTERI PERTAMA (Analisis Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan)
Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya. Hukum Perkawinan Islam membolehkan bagi seorang suami melakukan poligami dengan syarat yakin atau mampu berlaku adil terhadap...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English |
Published: |
2011
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/12141/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995531524538368 |
---|---|
author | PURWOKO , LILIEK SETYO |
author_facet | PURWOKO , LILIEK SETYO |
author_sort | PURWOKO , LILIEK SETYO |
collection | ePrints |
description |
Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang
laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban
antar keduanya. Hukum Perkawinan Islam membolehkan bagi seorang suami
melakukan poligami dengan syarat yakin atau mampu berlaku adil terhadap istri-
istrinya. Kesepakatan sepasang suami isteri untuk saling setia dan tetap sebagai
sebuah keluarga yang utuh memang merupakan dambaan dan suatu kesempurnaan
rohani. Akan tetapi, kesempurnaan rohani tidak dapat dipaksakan oleh kekuatan
hukum. Poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata yaitu “Poli”
yang berarti banyak dan “Gamein” yang berarti kawin. Sementara dalam Islam,
poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan,
umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang
memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari
Sembilan isteri. Yang berarti bahwa poligami adalah ikatan perkawinan yang salah
satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang
bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan
bersifat poligami. Poligami merupakan suatu perbuatan rukshah. Karena merupakan
rukshah, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar
mendesak. Kebolehan inipun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri.
Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu’amalat, pergaulan
serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka
diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya,
boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:12141 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English |
publishDate | 2011 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:12141 https://eprints.ums.ac.id/12141/ KETENTUAN PERSYARATAN IZIN POLIGAMI DARI ISTERI PERTAMA (Analisis Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan) PURWOKO , LILIEK SETYO K Law (General) Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya. Hukum Perkawinan Islam membolehkan bagi seorang suami melakukan poligami dengan syarat yakin atau mampu berlaku adil terhadap istri- istrinya. Kesepakatan sepasang suami isteri untuk saling setia dan tetap sebagai sebuah keluarga yang utuh memang merupakan dambaan dan suatu kesempurnaan rohani. Akan tetapi, kesempurnaan rohani tidak dapat dipaksakan oleh kekuatan hukum. Poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata yaitu “Poli” yang berarti banyak dan “Gamein” yang berarti kawin. Sementara dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari Sembilan isteri. Yang berarti bahwa poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami. Poligami merupakan suatu perbuatan rukshah. Karena merupakan rukshah, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan inipun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu’amalat, pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri. 2011 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12141/1/00.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12141/3/01.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12141/5/02.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12141/9/03.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12141/11/04.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12141/14/05.pdf PURWOKO , LILIEK SETYO (2011) KETENTUAN PERSYARATAN IZIN POLIGAMI DARI ISTERI PERTAMA (Analisis Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. C100000183 |
spellingShingle | K Law (General) PURWOKO , LILIEK SETYO KETENTUAN PERSYARATAN IZIN POLIGAMI DARI ISTERI PERTAMA (Analisis Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan) |
title | KETENTUAN PERSYARATAN IZIN POLIGAMI DARI ISTERI PERTAMA
(Analisis Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan) |
title_full | KETENTUAN PERSYARATAN IZIN POLIGAMI DARI ISTERI PERTAMA
(Analisis Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan) |
title_fullStr | KETENTUAN PERSYARATAN IZIN POLIGAMI DARI ISTERI PERTAMA
(Analisis Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan) |
title_full_unstemmed | KETENTUAN PERSYARATAN IZIN POLIGAMI DARI ISTERI PERTAMA
(Analisis Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan) |
title_short | KETENTUAN PERSYARATAN IZIN POLIGAMI DARI ISTERI PERTAMA
(Analisis Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan) |
title_sort | ketentuan persyaratan izin poligami dari isteri pertama analisis dari hukum islam dan undang undang perkawinan |
topic | K Law (General) |
url | https://eprints.ums.ac.id/12141/ |
work_keys_str_mv | AT purwokolilieksetyo ketentuanpersyaratanizinpoligamidariisteripertamaanalisisdarihukumislamdanundangundangperkawinan |