PERLIDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rectstaat) dan bukan Negara yang berdasar atas kekuasan semata (machtstaat). Dengan demikian berarti jelas pemerintah telah turut mengkomodasi terwujudnya keharmonisan hubungan Hak dan kewajiban warga N...
Sábháilte in:
Príomhchruthaitheoir: | SUGIHARTO, ADI |
---|---|
Formáid: | Tráchtas |
Teanga: | English English English English English English English |
Foilsithe / Cruthaithe: |
2011
|
Ábhair: | |
Rochtain ar líne: | https://eprints.ums.ac.id/12124/ |
Clibeanna: |
Cuir clib leis
Níl clibeanna ann, Bí ar an gcéad duine le clib a chur leis an taifead seo!
|
Míreanna comhchosúla
Míreanna comhchosúla
-
PENEGAKAN HUKUM HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sragen)
de réir: Hendrawan, Wahyu Soni
Foilsithe / Cruthaithe: (2010) -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DOMESTIK
de réir: ROSYADI, IBNU
Foilsithe / Cruthaithe: (2007) -
PELAKSANAAN SANKSI PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
de réir: NINGSIH, RIRIN SELASA
Foilsithe / Cruthaithe: (2007) -
Perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia
de réir: SOEHARTO
Foilsithe / Cruthaithe: (2007) -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI SURAKARTA
de réir: AYUNING TYAS, CITRA
Foilsithe / Cruthaithe: (2010)