PERLIDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rectstaat) dan bukan Negara yang berdasar atas kekuasan semata (machtstaat). Dengan demikian berarti jelas pemerintah telah turut mengkomodasi terwujudnya keharmonisan hubungan Hak dan kewajiban warga N...
Wedi'i Gadw mewn:
Prif Awdur: | SUGIHARTO, ADI |
---|---|
Fformat: | Traethawd Ymchwil |
Iaith: | English English English English English English English |
Cyhoeddwyd: |
2011
|
Pynciau: | |
Mynediad Ar-lein: | https://eprints.ums.ac.id/12124/ |
Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
Eitemau Tebyg
-
PENEGAKAN HUKUM HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sragen)
gan: Hendrawan, Wahyu Soni
Cyhoeddwyd: (2010) -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DOMESTIK
gan: ROSYADI, IBNU
Cyhoeddwyd: (2007) -
PELAKSANAAN SANKSI PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
gan: NINGSIH, RIRIN SELASA
Cyhoeddwyd: (2007) -
Perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia
gan: SOEHARTO
Cyhoeddwyd: (2007) -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI SURAKARTA
gan: AYUNING TYAS, CITRA
Cyhoeddwyd: (2010)