PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Survey pada DPRD Kabupaten Klaten dan Boyolali)

• Main Author: NURHAYATI, RATNA
• Format: Thesis
• Language: English
• Published: 2007
• Subjects: HG Finance
• Online Access: https://eprints.ums.ac.id/11512/
• Summary: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki peran dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah daerah. Dalam rangka mendukung akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah, maka sudah selayaknya anggota dewan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai anggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian ini menggunakan metode survey dengan kuesioner sebagai pengumpulan data primernya. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Klaten dan Boyolali. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 36 anggota dewan yang diambil dengan teknik purposive sampling. Teknik uji validitas dan uji reliabilitas digunakan untuk menguji kualitas data dari hasil pengumpulan data. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian memperoleh hasil sebagai berikut: (1) Pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap tingkat pengawasan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil analisis koefisien regresi parsial yang memperoleh thitung>ttabel (2,559>2,042) pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). (2) Partisipasi masyarakat merupakan variabel moderating yang berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil analisis koefisien regresi yang memperoleh thitung>ttabel (2,464>2,042) pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). (3) Transparansi kebijakan publik merupakan variabel moderating yang berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil analisis koefisien regresi yang memperoleh thitung>ttabel (3,122>2,042) pada taraf signifikansi 5% (p<0,05).