IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PENANGANAN ANAK BERMASALAH HUKUM (ABH) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil kasus anak bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta, penanganan anak bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta, dan implementasi penanganan anak bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta dengan keten...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: SETIYARINI, SULIS
Format: Thesis
Language:English
English
English
English
English
English
English
English
Published: 2011
Subjects:
Online Access:https://eprints.ums.ac.id/11487/
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
_version_ 1804995355187609600
author SETIYARINI, SULIS
author_facet SETIYARINI, SULIS
author_sort SETIYARINI, SULIS
collection ePrints
description Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil kasus anak bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta, penanganan anak bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta, dan implementasi penanganan anak bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta dengan ketentuan hak anak. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan mencatat arsip maupun dokumen. Untuk menguji keabsahan data dengan cara triangulasi khususnya triangulasi sumber dan teknik. Sedangkan untuk menganalisis data menerapkan model analisis interaktif melalui proses reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas anak yang bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan keluarga yang tidak harmonis sehingga anak mengalami broken home. Anak bermasalah hukum (ABH) yang sudah ditangani Unit PPA Polresta Surakarta berusia antara 13-18 tahun, pelaku anak laki-laki lebih besar dari pada anak perempuan, jenis kenakalan yang dilakukan meliputi: pencurian, perkosaan, cabul, penganiayaan, membawa senjata tajam, pengeroyokan, perjudian, dan lain-lain. Dalam penanganan anak bermasalah hukum/Juvenile Delinquency memperhatikan HAM dan hak-hak anak itu sendiri serta mempertimbangkan prinsip keadilan bagi anak yaitu pelaku kenakalan anak adalah tersangka dan juga korban, sehingga kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat tidak terabaikan begitu saja oleh pihak penegak hukum, meskipun pada kenyataannya masih ada kekerasan non fisik melalui pertanyaan-pertanyaan dan kata-kata kasar yang menurut undang-undang RI merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Penanganan anak bermasalah hukum (ABH) pihak Polresta Surakarta mengimplementasikan Undang-undang RI No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang lain yang relevan seperti: Undang-undang RI No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-undang RI No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak Anak, Undang-undang KDRT dan lain- lain dalam menangani anak bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta. Selain itu, penanganan anak bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta juga mempertimbangkan kebijakankebijakan pimpinan Polri dan menekankan restorative justice dalam penyelesaian kasusnya.
format Thesis
id oai:eprints.ums.ac.id:11487
institution Universitas Muhammadiyah Surakarta
language English
English
English
English
English
English
English
English
publishDate 2011
record_format eprints
spelling oai:eprints.ums.ac.id:11487 https://eprints.ums.ac.id/11487/ IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PENANGANAN ANAK BERMASALAH HUKUM (ABH) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta) SETIYARINI, SULIS K Law (General) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil kasus anak bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta, penanganan anak bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta, dan implementasi penanganan anak bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta dengan ketentuan hak anak. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan mencatat arsip maupun dokumen. Untuk menguji keabsahan data dengan cara triangulasi khususnya triangulasi sumber dan teknik. Sedangkan untuk menganalisis data menerapkan model analisis interaktif melalui proses reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas anak yang bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan keluarga yang tidak harmonis sehingga anak mengalami broken home. Anak bermasalah hukum (ABH) yang sudah ditangani Unit PPA Polresta Surakarta berusia antara 13-18 tahun, pelaku anak laki-laki lebih besar dari pada anak perempuan, jenis kenakalan yang dilakukan meliputi: pencurian, perkosaan, cabul, penganiayaan, membawa senjata tajam, pengeroyokan, perjudian, dan lain-lain. Dalam penanganan anak bermasalah hukum/Juvenile Delinquency memperhatikan HAM dan hak-hak anak itu sendiri serta mempertimbangkan prinsip keadilan bagi anak yaitu pelaku kenakalan anak adalah tersangka dan juga korban, sehingga kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat tidak terabaikan begitu saja oleh pihak penegak hukum, meskipun pada kenyataannya masih ada kekerasan non fisik melalui pertanyaan-pertanyaan dan kata-kata kasar yang menurut undang-undang RI merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Penanganan anak bermasalah hukum (ABH) pihak Polresta Surakarta mengimplementasikan Undang-undang RI No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang lain yang relevan seperti: Undang-undang RI No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-undang RI No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak Anak, Undang-undang KDRT dan lain- lain dalam menangani anak bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta. Selain itu, penanganan anak bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta juga mempertimbangkan kebijakankebijakan pimpinan Polri dan menekankan restorative justice dalam penyelesaian kasusnya. 2011 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11487/1/HALAMAN_DEPAN.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11487/3/BAB__1.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11487/6/BAB__2.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11487/11/BAB__3.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11487/13/BAB__4.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11487/16/BAB__5.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11487/18/DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11487/21/LAMPIRAN.pdf SETIYARINI, SULIS (2011) IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PENANGANAN ANAK BERMASALAH HUKUM (ABH) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. A220070041
spellingShingle K Law (General)
SETIYARINI, SULIS
IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PENANGANAN ANAK BERMASALAH HUKUM (ABH) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)
title IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PENANGANAN ANAK BERMASALAH HUKUM (ABH) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)
title_full IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PENANGANAN ANAK BERMASALAH HUKUM (ABH) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)
title_fullStr IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PENANGANAN ANAK BERMASALAH HUKUM (ABH) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)
title_full_unstemmed IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PENANGANAN ANAK BERMASALAH HUKUM (ABH) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)
title_short IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PENANGANAN ANAK BERMASALAH HUKUM (ABH) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)
title_sort implementasi hak anak dalam penanganan anak bermasalah hukum abh studi kasus di wilayah hukum polresta surakarta
topic K Law (General)
url https://eprints.ums.ac.id/11487/
work_keys_str_mv AT setiyarinisulis implementasihakanakdalampenanganananakbermasalahhukumabhstudikasusdiwilayahhukumpolrestasurakarta