ANALISIS PERBANDINGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DAN SALATIGA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Dengan diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun1999, membawa konsekuensi bahwa daerah mampu melaksanakan otononomi daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien dan mampu mendorong peran masyarakat...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English |
Published: |
2007
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/11346/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Summary: | Dengan diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 dan UU No. 25
tahun1999, membawa konsekuensi bahwa daerah mampu
melaksanakan otononomi daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah
Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang
efektif, efisien dan mampu mendorong peran masyarakat dalam
meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan
seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan
otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat
perkembangan kemampuan keuangan, dalam rangka mendukung
pelaksanaan otonomi daerah, dengan mengambil lokasi di kota
Surakarta dan Salatiga. Data yang digunakan dalam penelitian adalah
data keuangan APBD(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di
kota Surakarta dan Salatiga tahun anggaran 2001-2004, dengan tekhnik
pengumpulan data dokumentasi Dinas Pendapatan Daerah.
Metode penelitian dengan deskriptif komparasi, yaitu
menggunakan beberapa rasio keuangan meliputi:
a.Rasio Kemandirian
b.Derajat Desentralisasi Fiskal
c.Rasio Kemampuan Pembiayaan Pengeluaran
d.Rasio Pertumbuhan.
Dengan melihat hasil analisis data diatas, disimpulkan perkembangan
keuangam di kota Surakarta dan Salatiga masih kurang, dengan
demikian kemampuan keuangan ke-2(dua) daerah dalam melaksanakan
otonomi daerah belum sepenuhnya mampu, dan masih sangat
tergantung pada penerimaan bantuan pemerintah pusat/ propinsi. Untuk
itu diperlukan upaya untuk peningkatkan PAD(Pendapatan Asli
Daerah) baik secara intensifikasi maaupun ekstensifikasi.
|
---|