ANALISIS KINERJA KEBERHASILAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DILIHAT DARI PENDAPATAN DAERAH TERHADAP APBD TAHUN 2001-2005
Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab ditunjukkan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, pembiayaan, penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta pembangunan daerah dengan berlandaskan hukum dan aspirasi dari masyarakat. Usaha pemerintah untuk meningkatk...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English |
Published: |
2007
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/11318/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Summary: | Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab
ditunjukkan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, pembiayaan,
penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta pembangunan daerah dengan
berlandaskan hukum dan aspirasi dari masyarakat. Usaha pemerintah untuk
meningkatkan peranan sumber Pendapatan Asli Daerah dan kemampuan daerah
dalam bidang ekonomi keuangan telah lama dicanangkan. Kebijakan ini
nampaknya merupakan salah satu cerminan dari usaha untuk menciptakan daerah
yang lebih otonom tanpa mengabaikanpentingnya hubungan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang pemerintahan daerah, memberikan kekuasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah.
Tujuan penelitian ini adalah untukmenganalisis kinerja keberhasilan
Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam mengelola keuangan daerahnya
dengan menggunakan analisis rasio keuangan APBD. Jenis data yang digunakan
adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu berupa laporan
pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD) tahun anggaran 2001-2005.
Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan metode
pengumpulan data studi pustaka, wawancara, dokumentasi, dan observasi.
Analisis rasio keuangan yang digunakan berupa rasio kemandirian, rasio
efektifitas dan efisiensi PAD, rasio aktifitas dan rasio pertumbuhan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kabupaten
Grobogan tergolong masih rendah sehingga ketergantungan terhadap pemerintah
pusat masih tinggi. Rasio efektifitas dan efisiensi dalammerealisasikan
pendapatan asli daerah tergolong efektif dan efisien. Sedangkan rasio aktifitas
tergolong masih rendah karena pemerintah daerah masih memprioritaskan alokasi
dananya pada belanja rutin sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD
masih relatif kecil. Untuk rasio pertumbuhan APBD pemerintah daerah
Kabupaten Grobogan menunjukkan pertumbuhan positif meskipun
pertumbuhannya tidak stabil dan ada kecenderungan semakin berkurang tiap
tahun. Jadi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan belum dapat
dikatakan berhasil karena belum mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dalam periode tahun 2001-2005. |
---|