ANALISIS KINERJA KEBERHASILAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DILIHAT DARI PENDAPATAN DAERAH TERHADAP APBD TAHUN 2001-2005

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab ditunjukkan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, pembiayaan, penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta pembangunan daerah dengan berlandaskan hukum dan aspirasi dari masyarakat. Usaha pemerintah untuk meningkatk...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: PUJIONO, EKO
Format: Thesis
Language:English
English
English
English
English
English
Published: 2007
Subjects:
Online Access:https://eprints.ums.ac.id/11318/
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab ditunjukkan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, pembiayaan, penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta pembangunan daerah dengan berlandaskan hukum dan aspirasi dari masyarakat. Usaha pemerintah untuk meningkatkan peranan sumber Pendapatan Asli Daerah dan kemampuan daerah dalam bidang ekonomi keuangan telah lama dicanangkan. Kebijakan ini nampaknya merupakan salah satu cerminan dari usaha untuk menciptakan daerah yang lebih otonom tanpa mengabaikanpentingnya hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Tujuan penelitian ini adalah untukmenganalisis kinerja keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan analisis rasio keuangan APBD. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu berupa laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD) tahun anggaran 2001-2005. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis rasio keuangan yang digunakan berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas dan efisiensi PAD, rasio aktifitas dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kabupaten Grobogan tergolong masih rendah sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Rasio efektifitas dan efisiensi dalammerealisasikan pendapatan asli daerah tergolong efektif dan efisien. Sedangkan rasio aktifitas tergolong masih rendah karena pemerintah daerah masih memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD masih relatif kecil. Untuk rasio pertumbuhan APBD pemerintah daerah Kabupaten Grobogan menunjukkan pertumbuhan positif meskipun pertumbuhannya tidak stabil dan ada kecenderungan semakin berkurang tiap tahun. Jadi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan belum dapat dikatakan berhasil karena belum mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dalam periode tahun 2001-2005.