PERSEPSI APARAT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP APBD BERBASIS ANGGARAN KINERJA ( PERFORMANCE BUDGETING APPROACH ) DI ERA OTONOMI DAERAH (Survey Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang)
Masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini apakah persepsi aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap penerapan APBD berbasis anggaran kinerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No. 32 Tahun 2004, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, PP No. 105 Ta...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English |
Published: |
2007
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/11172/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Summary: | Masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini apakah
persepsi aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap penerapan
APBD berbasis anggaran kinerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di
Indonesia, yaitu UU No. 32 Tahun 2004, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, PP
No. 105 Tahun 2000 dan Perda Kabupaten Semarang No. 9 Tahun 2002.
Sehubungan dengan masalah tersebut, maka sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah aparat Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Semarang
pada unit satuan kerja (Satker) yaitu Badan, Dinas dan Skretariat Daerah (Sekda).
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survey dengan
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Metode pengambilan
sampel yang dipakai yaitu convenience samling. Analisis data yang akan dipakai
dalam penelitian ini adalah berupa analisis deskriptif. Analisis ini menjelaskan
setiap item pernyataan yang merupakan hasil persepsi dari responden.
Pengujian atas data dilakukan dengan uji validitas dan uji reabilitas
menggunakan SPSS 10.0. hasil uji validitas dari jumlah responden sebanyak 70
orang menghasilkan angka kritis sebesar 0,235 dengan taraf signifikansi 5 %.
Sedangkan uji reabilitas dari masing-masing variabel menghasilkan koefisien
Cronbach’s Alpha diantara indeks 0,600 sampai dengan 0,7579. hal ini
menunjukkan bahwa kuesioner dalam penelitian ini andal atau internal
consistency reliability ukuran yang digunakan dapat dikatakan baik (tinggi).
Hasil dari analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa responden terhadap
UU No. 32 Tahun 2004, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, PP No. 105 Tahun
2000 dan Perda Kabupaten Semarang No. 9 Tahun 2002 secara keseluruhan
adalah setuju. Tetapi untuk jawaban pertanyaan per itemnya dapat disimpulkan
bahwa persepsi aparat di Kabupaten Semarang mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan anggaran kinerja sudah cukup baik, terbukti dari jawaban
yang diberikan.
Berdasarkan temuan tersebut, maka diajukan saran-saran bahwa
Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang harus lebih banyak memperhatikan
efisiensi dari tenaga kerja (aparatnya) serta mengadakan pelatihan dan sosialisasi
yang lebih mendalam dengan waktu yang mencukupi, peneliti selanjutnya
sebaiknya juga lebih memperbesar populasi dan sampel, serta menambah periode
penelitian. |
---|